Komisi X DPR dan Mendiknas Sepakat UN Maret 2010

11-01-2010 / KOMISI X

Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Nasioanal (Mendiknas) Muhammad Nuh bersama menyepakati Ujian Nasional (UN) tetap digelar pada bulan Maret 2010 mendatang.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG) di gedung DPR, Jakarra, Senin (10/1)

Kesepakatan bersama ini dibuat, melalui pertimbangkan, bahwa UN merupakan salah satu alat evaluasi terhadap proses belajar mengajar (PBM) untuk pemetaan standar mutu pendidikan dan persyaratan bagi kelulusan peserta didik.

Namun meski menyepakati hal tersebut, Komisi X tetap memberikan cacatan kepada pemerintah yang dalam hal ini Mendiknas, agar UN bukan satu-satunya syarat untuk penentuan kelulusan, namun harus dilihat juga tiga aspek penentu lainyya seperti yang telah diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan.

Dalam rapat yang berlangsung cukup lama ini, muncul wacana supaya dalam penilaian kelulusan siswa memakai pembobotan. Keempat faktor penentu kelulusan siswa diminta tidak saling membatalkan kelulusan, tetapi dibobot dengan tidak menjadikan UN sebagai faktor penentu utama.

“Untuk itu, sikap DPR yang lebih jelas soal penyelenggaraan UN akan diputuskan dua minggu ke depan,”kata Rully.

Mengenai pembobotan, Komisi X menilai, hal itu sangatlah penting mengingat standar mutu suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia tidak sama, seiring dengan tidak meratanya dukungan infrastruktur atau sumber daya pendidikan yang ada.         

Menanggapi hal tersebut, Mendiknas Muhammad Nuh mengatakan, kenapa pihaknya tetap bertekad untuk menjalankan UN tahun ini dengan beberapa alasan.

Pertama, karena UN ini adalah amanat UU. Kalau tidak dijalankan berarti Kemendiknas disalahkan. Kedua, hingga saat ini, salinan putusan MA soal UN belum diterima Kemendiknas.

Untuk itu, tambahnya, jika merujuk kepada putusan dipengadilan tingkat pertama
dan banding, maka disana tak diputuskan bahwa UN dilarang, namun hanya diputuskan bahwa memperbaiki mutu guru dan peningkatan sarana atau infrastruktur pendidikan.

"Karena itu, UN tetap kami jalankan dengan memberi kesempatan untuk ujian ulang bagi yang tidak lulus,”tegas Muhammad Nuh

Dan jika ujian ulang tidak lulus, ujian paket juga tidak lulus, jelas Nuh maka itu sudah merupakan takdir. Ini metode terbaik untuk saat ini, ke depan akan kita lakukan evaluasi untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Pihaknya mengharapkan agar pelaksanaan UN tak perlu dirisaukan, terutama terhadap perlaksanaan UN yang dipercepat dua pekan, yakni dilakukan pada bulan Maret 2010, karena pihaknya sudah meminta kepada daerah atau sekolah untuk menyiapkan siswa lebih baik.(nt)

BERITA TERKAIT
Komisi X Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum sebagai Pendidikan Karakter Anak
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pelarangan gim Roblox bagi anak-anak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kembali membuka...
Dinilai Berbahaya bagi Anak-Anak, Komisi X Dukung Larangan Gim Roblox
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap wacana pelarangan permainan digital, seperti...
Penyelesaian Polemik Pemutaran Lagu di Ruang Publik Jangan Hanya Melalui Pendekatan Hukum
10-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti polemik pemutaran lagu di ruang publik. Menurutnya, asas...
Perlindungan Anak di Dunia Digital Harus Sejalan dengan Literasi dan Kreativitas
08-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menanggapi wacana pemerintah memblokir gim daring Roblox karena dinilai dapat memberikan dampak negatif pada anak, Ketua Komisi...